PEKANBARU – Kodam XIX/Tuanku Tambusai bersama Pemerintah Provinsi Riau, Polda Riau, Forkopimda serta perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) memperkuat koordinasi menghadapi periode puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau, Senin (7/9/2026).
Langkah penguatan kesiapsiagaan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau.
Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Riau SF Hariyanto dan dihadiri Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo, S.A.P., M.M., CHRMP serta Kapolda Riau Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum.
Sejumlah unsur Forkopimda, instansi terkait, serta perwakilan perusahaan pemegang HGU dan PBPH juga mengikuti rapat koordinasi tersebut, baik secara langsung maupun melalui video conference.
Pertemuan tersebut memfokuskan pembahasan pada penguatan langkah pencegahan, deteksi dini, kesiapan personel serta percepatan penanganan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Perusahaan yang memiliki wilayah konsesi turut didorong untuk meningkatkan pengawasan di wilayah masing-masing. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, peralatan pemadaman, sarana pendukung serta sistem respons cepat menjadi perhatian dalam menghadapi periode rawan Karhutla.
Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr. Agus Hadi Waluyo menegaskan bahwa penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial.
Menurutnya, diperlukan keterlibatan aktif seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha hingga masyarakat.
“Kesiapsiagaan harus dibangun sejak dini. Koordinasi di lapangan harus cepat dan setiap unsur harus menjalankan perannya sehingga potensi kebakaran dapat dicegah dan apabila terjadi dapat segera ditangani sebelum meluas,” tegas Pangdam.
Penguatan koordinasi lintas sektor dinilai menjadi langkah penting dalam menghadapi potensi meningkatnya titik api selama periode rawan kebakaran.
Melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh pihak diharapkan memiliki kesamaan langkah dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan penanganan Karhutla secara terpadu.
Pemerintah daerah bersama aparat TNI-Polri juga menekankan pentingnya peran perusahaan pemegang HGU dan PBPH dalam menjaga wilayah konsesi agar tidak menjadi sumber maupun titik awal terjadinya kebakaran.
Kesiapan personel dan peralatan di lapangan menjadi bagian penting dalam upaya mempercepat respons apabila ditemukan indikasi kebakaran.
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Riau, TNI, Polri, Forkopimda, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan penanganan Karhutla di Provinsi Riau dapat dilakukan secara terukur, terpadu dan efektif.
Dengan koordinasi yang semakin kuat, seluruh unsur diharapkan mampu meningkatkan langkah pencegahan sejak dini sehingga potensi kebakaran dapat diminimalkan dan dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat serta aktivitas ekonomi dapat dicegah.
(A-R)